Alumni UI Kecam Gelar S3 Bahlil, Sebar Petisi Tolak Komersialisasi Doktor
JAKARTA,quickq最新版 DISWAY.ID- Lulusnya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dari Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (SKSG UI) dikecam netizen.
Terlebih, ia hanya menempuh program doktoral hanya dalam waktu 1 tahun 8 bulan.
Dengan peran pentingnya dalam pemerintahan, masyarakat menilai sangat mencurigakan penelitian dan disertasi doktoral ini dapat tuntas hanya dalam waktu singkat.
BACA JUGA:Lulusnya Bahlil S3 1.5 Tahun Dipertanyakan Alumni UI, Eman Sulaeman Nasim: Kalau Tidak Dibantu Orang Lain Benar-benar Menyita Waktu
Terdapat pula dugaan joki karena muncul nama lain, yakni Alvian Cendy Yusrian, pada bagian author di metadata file ringkasan disertasi miliknya yang berjudul "Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkeadilan di Indonesia".
Buntut dari ramainya hal ini, hingga muncul petisi mengatasnamakan alumni Universitas Indonesia untuk meninjau ulang kelulusan Bahlil.
Bahkan, pihaknya mencurigai adanya dugaan praktik komersialisasi dalam proses penyelesaian studi doktor yang di perguruan tinggi terbaik di Indonesia tersebut.
BACA JUGA:5 Fakta Bahlil Lulus S3 Doktor di UI, Wujudkan Mimpi Ayah hingga Berhasil Berjuang Kurang dari 2 Tahun
"Kami para alumni Universitas Indonesia merasa prihatin dan keberatan atas dugaan praktik komersialisasi dalam proses penyelesaian studi doktoral di perguruan tinggi dalam hal ini studi doktoral yang diberikan kepada saudara Bahlil lahadalia," bunyi petisi pada laman change.org, dikutip 18 Oktober 2024.
Petisi berjudul "Tolak Komersialisasi Gelar Doktor, Pertahankan Integritas Akademik" tersebut dibuat pada 17 Oktober 2024 kemarin.
BACA JUGA:5 Fakta Bahlil Lulus S3 Doktor di UI, Wujudkan Mimpi Ayah hingga Berhasil Berjuang Kurang dari 2 Tahun
Pembuat petisi menilai bahwa kemudahan dan kecepatan yang berlebihan dalam meraih gelar doktor tanpa melalui proses penelitian yang mendalam dan memenuhi standar akademik yang ketat telah mengikis nilai prestise dan kredibilitas gelar doktor itu sendiri.
"Menurut kami komersialisasi gelar doktor, seperti penurunan kualitas penelitian, devaluasi gelar doktor di mata masyarakat internasional, dan ketidakadilan bagi mahasiswa yang menjalani proses yang sama," tandasnya.
BACA JUGA:Kapan Bahlil Mulai Kuliah Doktor di UI? Disertasinya soal Hilirisasi Nikel
- 1
- 2
- »
下一篇:Janji Prabowo yang Bertekad Bakal Teruskan Pembangunan IKN Meski Memakan Waktu Lama
相关文章:
- Jokowi Perkuat Hubungan Bilateral Indonesia
- KPK Tahan Anggota DPRD Terkait Kasus Suap Program Bandung Smart City
- Sakit Asam Urat, Apa yang Harus Dikurangi agar Tak Kambuh?
- Kurangi Ketergantungan Impor Minyak, Kementerian ESDM Pangkas Ratusan Perizinan
- 18 Paskibraka Putri Lepas Jilbab Saat Pengukuhan di IKN, PPI Duga Ada Tekanan
- Pengamat Sebut Wajib Kerja bagi Penerima Beasiswa ITB sebagai Perbudakan Modern
- Erina Istri Kaesang Melahirkan, Jokowi Belum Jenguk Cucu
- Geo Dipa Ajukan Arbitrase Terhadap Bumigas Energi kepada BANI
- Bingung dengan Istilah KIM Plus di Pilkada Jakarta, Cak Imin: Tidak ada Kimchi, Tidak ada Jong Un
- Jepang Tawarkan Terbang Gratis Keliling Negeri Sakura buat Turis RI
相关推荐:
- Kehadiran Polri Perlemah KPK? Ini Komentar Febri...
- FOTO: Demam Shogun, Turis Ramai
- Pramugari Beri Saran Penumpang Pesawat Tak Minum Air dari Ketel
- Jadwal Libur Nasional dan Cuti Bersama 2025 yang Resmi Disahkan Pemerintah
- Puan Maharani Absen di Rapat Paripurna Revisi UU Pilkada, Penuhi Undangan Parlemen Hongaria
- Ini Solusi Buat Pelamar CPNS 2024 Gagal Login karena Lupa Password Akun Simulasi CAT BKN
- Semakin Berkembang, Kemenperin Ungkap Industri Halal Akan Topang Ekonomi Nasional
- 7 Rekomendasi Kudapan Sehat buat Temani Secangkir Kopi Tanpa Gula
- Terbukti Korupsi di Proyek Tol MBZ, Sofiah Balfas Divonis 4 Tahun Penjara dengan Status Tahanan Kota
- Pengamat Sebut Wajib Kerja bagi Penerima Beasiswa ITB sebagai Perbudakan Modern
- Dorong PDIP Umumkan Calon di Pilkada Sumut, Projo: Jangan Sampai Bobby Nasution Lawan Kotak Kosong!
- Bingung dengan Istilah KIM Plus di Pilkada Jakarta, Cak Imin: Tidak ada Kimchi, Tidak ada Jong Un
- China dan Uni Eropa Berkolaborasi, Fokus Reformasi Sistem Moneter di Tengah Perang Tarif
- Sambut Muktamar ke
- PPPK 2024: Tahapan Seleksi, Durasi Waktu Pengerjaan, Hingga Bobot Nilai
- Kejagung Limpahkan Kasus LPEI ke KPK, Agar Tak Terjadi Tumpang Tindih
- Tourism Australia dan Dwidaya Tour Berkolaborasi Perkuat Promosi Wisata di Indonesia
- Didesak Usut Blok Medan yang Seret Bobby
- 13 Wilayah Indonesia yang Berpotensi Diguyur Hujan Deras Hari Ini, 21 Agustus 2024
- Bingung dengan Istilah KIM Plus di Pilkada Jakarta, Cak Imin: Tidak ada Kimchi, Tidak ada Jong Un