Menkopolhukam Pastikan Pembebasan Pilot Susi Air Tanpa Imbalan
JAKARTA,quickqpc版 DISWAY.ID- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto, memastikan pembebasan pilot Susi Air tak ada imbalan apapun.
"(Pembebasan Philip) Tanpa adanya satu permintaan untuk bayar dan sebagainya enggak, semua bebas," kata Hadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 23 September 2024.
Mantan Panglima TNI itu menyampaikan pembebasan Philip berhasil setelah melewati proses negosiasi yang cukup panjang. Proses ini ditempuh karena keselamatan pilot menjadi prioritas utama.
BACA JUGA:Philip Mehrtens Berhasil Dibebaskan, Menko Polhukam Resmi Serahkan Pilot Susi Air ke Pemerintah Selandia Baru
"Karena ini pendekatan dari tokoh agama, tokoh gereja, tokoh masyarakat, TNI, Polri, kita memang melakukan igurasi yang cukup panjang, karena kita pikir bahwa keselamatan pilot adalah yang utama. Sehingga keberhasilan ini adalah keberhasilan kita semua," imbuhnya.
Sebelumnya, Pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philip Mehrtens, akhirnya berhasil dibebaskan setelah 1,5 tahun disandera oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Egianus Kogoya di wilayah Nduga, Papua, Sabtu, 21 September 2024.
BACA JUGA:IPW Apresiasi Pembebasan Pilot Susi Air Philip Mark: Dapat Pulihkan Kepercayaan Pemerintah Asing
Pembebasan ini berhasil berkat upaya Satgas Operasi Damai Cartenz yang selalu melakukan pendekatan soft approach.
"Ya benar, kami mengedepankan pendekatan melalui tokoh agama, tokoh gereja, tokoh adat dan keluarga dekat dari Egianus Kogoya. Pendekatan ini penting dilakukan untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa baik dari aparat, masyarakat sipil dan sekaligus menjaga keselamatan dari pilot itu sendiri" jelas Kaops Damai Cartenz 2024 Brigjen Faizal Ramadhani.
BACA JUGA:Sebby Sambom Sebut Egianus Kagoya Penghianat TPNPB OPM Setelah Bebaskan Pilot Susi Air: Tiada Ampun Buat Mereka!
Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2024 KBP Dr Bayu Suseno menjelaskan bahwa Pilot Philip berhasil dibebaskan dan dijemput oleh tim gabungan bertempat di Kampung Yuguru, Distrik Maibarok, Kab Nduga dan langsung diterbangkan menuju Mako Brimob Batalyon B/Timika.
"Ya benar sekali, hari ini kami berhasil menjemput Pilot Philip dalam keadaan sehat. Pilot kami terbangkan dari Nduga langsung menuju Timika" jelas Bayu.
- 1
- 2
- »
下一篇:Waskita Karya Kembali Raih Kontrak Baru Hingga Rp400 Miliar, Garap Proyek Jalan di IKN
相关文章:
- FK Undip Akui Belum Ada Batasan Jam Kerja PPDS, di AS 80 Jam Per Minggu
- PDIP Bakal Tutup Bulan Bung Karno di GBK, Acara Diramaikan Grup Band RAN
- Bukan Cuma Jepang, Bursa Asia Dibayangi Ketidakpastian Manuver Trump
- Asik! Iran Bebaskan Visa Bagi Wisatawan Indonesia
- Data Ekonomi Terbaru Jadi Sorotan, Dolar AS Melemah ke Level Terendah Sejak 2022
- Bawaslu Ingatkan Pengawas Pemilu di Pidie Jaya untuk Waspadai Politik Uang dan Suap
- Konsumsi 5 Ramuan Herbal Ini untuk Menghilangkan Lemak Perut
- KPU Berkomitmen Pemutakhiran Sistem Sirekap untuk Pilkada Serentak 2024
- Cek Keamanan Pangan di 12 Pasar Tradisional, Pastikan Bebas Boraks dan Formalin
- Mayapada Hospital Sukses Lakukan Operasi Mitral Valve Repair pada Anak
相关推荐:
- Edan! Nikita Mirzani Makin Menjadi
- KPK dan LPSK Teken MoU Perlindungan Saksi dalam Perkara Korupsi
- Hanya Berpatokan pada Argumen Seorang Dosen, JPU Dinilai Lemah, TPH Minta Eksepsi Robby Diterima
- 2025qs芬兰大学世界排名top5的学校,你最青睐谁?
- KPK Panggil Caleg DPD Kalbar Terkait Kasus Harun Masiku
- WHO Sebut Lebih dari 40 Atlet Olimpiade Paris Positif Covid
- Asik! Iran Bebaskan Visa Bagi Wisatawan Indonesia
- Benarkah Makan Mi Shirataki saat Diet Tak Bikin Berat Badan Naik?
- Pemerintah Berencana Berlakukan Bea Masuk Impor 200 Persen, Hippindo Sarankan Begini
- Kuasa Hukum Staf Hasto PDIP Laporkan Penyidik KPK ke Dewas, Tunjukkan Bukti Baru Kasus Harun Masiku
- FK Undip Akui Belum Ada Batasan Jam Kerja PPDS, di AS 80 Jam Per Minggu
- AHY Serahkan Surat Rekomendasi untuk Murad dan Michael Maju Pilkada Maluku
- Redam Konflik Sosial, Kemensos Kukuhkan Keberadaan Pelopor Perdamaian
- Sengketa Pileg di MK, Papua Paling Banyak Masalah
- Jokowi Perkuat Hubungan Bilateral Indonesia
- Sistem Digital Berlaku di 246 Pelabuhan, Biaya Transportasi Lebih Transparan dan Murah
- Catat! 5 Larangan Pada Bendera Merah Putih, Terbukti Melanggar Kena Denda Rp500 Juta
- Kasus Corona di Jakarta Belum Susut, Waspada Yah...
- Sengketa Pileg di MK, Papua Paling Banyak Masalah
- PLN Icon Plus Ungkap Modus Distribusi Internet Ilegal yang Banyak Terjadi di Masyarakat Indonesia!